Menakar Realitas Program MBG
Di negeri kepulauan dengan kekayaan biodiversitas yang nyaris tak tertandingi ini, sebuah program besar lahir bak janji langit yang menggetarkan: Makan Bergizi Gratis (MBG). Di atas kertas ia tampak luhur, sebagai tangan negara yang menaburkan gizi demi menumbuhkan generasi bebas stunting, menghapus lapar yang mencuri masa depan anak-anak kita. Namun di lapangan, berubah menjadi eksperimen berbiaya raksasa yang tak sedikit menyisakan luka. Kasus keracunan massal, laporan mutu yang tak konsisten, dan transparansi data yang samar, semuanya membayang seperti mikroba tak terlihat yang merusak jaringan kepercayaan publik.
Di sisi lain, keberlanjutan MBG bukan hanya menyangkut keamanan pangan, tetapi juga kualitas pendidikan. Banyak sekolah melaporkan jam belajar anak-anak dan guru terkuras setiap hari untuk mengurus distribusi, pencatatan, dan administrasi MBG. Waktu yang seharusnya untuk kegiatan belajar mengajar terporsir di meja logistik. Ini adalah mudarat tambahan yang jarang dibicarakan, padahal efeknya langsung pada mutu pendidikan, justru tujuan jangka panjang yang hendak kita selamatkan.
Sebagai seorang biolog, saya terbiasa melihat dunia bukan hanya sebagai angka dan grafik, tetapi sebagai ekosistem kehidupan. Setiap mikroba pada makanan massal adalah pesan tentang bagaimana sebuah sistem bekerja atau sebaliknya, gagal. Setiap statistik keracunan adalah tubuh-tubuh kecil yang sakit, orang tua yang cemas, generasi yang kehilangan masa belajar. Dalam sains, data adalah nurani, kejujuran yang mengikat antara fakta, kebijakan, dan moral publik. Integritas data bukan kemewahan administratif, melainkan pagar etis yang mencegah kita jatuh dalam abai massal.
Program sebesar MBG sejatinya adalah eksperimen sosial yang monumental. Namun rantai distribusi makanan massal tanpa kontrol suhu ketat adalah pintu terbuka bagi Salmonella, Staphylococcus, dan patogen lainnya. Standar gizi yang mulia tak akan bermakna bila pengemasannya rapuh, audit mikrobiologi sekadar menjadi ritual dan laporan insiden diredam demi citra, itu bukan lagi pengawasan, melainkan bayangan pengawasan. Mikroba tidak mengenal retorika politik; ia hanya tunduk pada disiplin higienitas, validasi laboratorium, dan manajemen risiko yang konsisten.
Di sisi lain, anggaran raksasa yang bukan angka remeh merupakan dana publik yang seharusnya bisa memperkuat layanan kesehatan dasar, sanitasi lingkungan, pendidikan, atau riset pangan lokal yang berkelanjutan. Ketika dana sebesar ini dihamburkan untuk program yang terbukti berulang kali menimbulkan risiko, maka moralitas kebijakan itu patut dipertanyakan. Gizi yang baik tanpa keamanan pangan adalah paradoks, data tanpa integritas hanyalah ilusi, dan kebijakan tanpa sains tak lebih dari retorika.
Karena itu, saya berpendapat agar MBG harus dievaluasi secara radikal. Moratorium bukan tanda lemah, melainkan tanda kedewasaan negara untuk mengakui bahwa niat baik tanpa sistem ilmiah adalah bencana yang menunggu meledak. Evaluasi menyeluruh dengan melibatkan akademisi independen, lembaga riset, dan masyarakat sipil harus menjadi prasyarat sebelum sepeser anggaran lagi digelontorkan. Jika hasil evaluasi menunjukkan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, keberanian untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas lain adalah pilihan paling etis.
Saya memimpikan kebijakan gizi publik yang tidak tergesa, tidak memuja pencitraan, tetapi tunduk pada disiplin sains. Program yang memprioritaskan kualitas di atas kuantitas; program yang menguatkan dapur lokal, audit independen, dan keterbukaan data. Bukan program yang menutup mata demi headline politik. Bukankah Negara yang beradab bukanlah negara yang paling cepat menyalurkan porsi makan, melainkan negara yang paling berani menghentikan sebuah program ketika ia lebih banyak menimbulkan mudarat. MBG harus dievaluasi dengan nurani ilmiah, dan bila perlu dihentikan agar dana publik kembali pada prioritas yang benar-benar menyelamatkan generasi. Lebih baik kita berani jeda dan memperbaiki daripada terus melaju sambil mengorbankan anak-anak yang kita klaim hendak diselamatkan.
Namun bila negara tetap bersikukuh melanjutkan MBG tanpa jeda evaluasi, maka sikap paling bijak bagi masyarakat ilmiah adalah memperkuat pengawasan independen, mendesak transparansi penuh atas data insiden, dan membangun sistem peringatan dini berbasis riset. Akademisi, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil perlu mengisi ruang kosong yang ditinggalkan pemerintah: mengedukasi dapur-dapur tentang higiene pangan, melakukan audit acak secara sukarela, dan melaporkan temuan secara terbuka. Dengan demikian, sekalipun program ini berjalan di tengah risiko, ada upaya kolektif untuk meminimalkan dampak buruknya sambil terus menuntut perbaikan menyeluruh. Wallahu a'lam bishawwab. [HF]