Dalam riuh panggung kebijakan pemerintah, kata "efisiensi" dilontarkan bak mantra sakti yang menenangkan. Namun, di balik gaung kata itu, terasa ada tngan-tangan yang mengerat, mengiris, dan mencukur habis harapan rakyat. Ketika pemangkasan dilakukan tanpa belas kasih, termasuk menyasar sektor pendidikan—pilar kehidupan yang menyangga masa depan—maka ini bukan lagi sekadar efisiensi. Ini adalah kedzaliman yang merampas hak generasi mendatang. Pemangkasan anggaran secara semena-mena pada sektor pendidikan sejatinya adalah bentuk kedzaliman yang menggerogoti hak-hak rakyat dan menimbulkan ketimpangan yang semakin dalam.
Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya. Tujuannya? Membiayai program Makan Bergizi Gratis dan menyuntik dana ke BPI Danantara. Namun, darimana dana itu diambil? Dari pemangkasan anggaran seluruh kementerian dan lembaga, termasuk sektor pendidikan tinggi. Konon nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 Kementerian/Lembaga. Namun, kita belum tahu, akankah sektor pendidikan tinggi mendapat bagian yang layak? Ataukah akan terus tereksploitasi, dipaksa bertahan dengan sisa-sisa harapan, setelah anggarannya dikerat, dihisap, dan mungkin akan ditinggalkan.
Pendidikan seharusnya menjadi mercusuar peradaban, namun kini justru diterangi dengan lilin yang kian meredup. Anggaran dipangkas, penggunaan fasilitas dibatasi, para dosen berjibaku dengan ketidakpastian, dan para mahasiswa diperas dengan beban biaya yang kian mencekik. Yang lebih menyakitkan, dana Badan Layanan Umum (BLU) perguruan tinggi yang sebagian besar berasal dari mahasiswa justru ikut disedot. Ironi yang menyesakkan, mahasiswa yang sudah tersengal-sengal membayar UKT, justrru diperuntukkan menyumbang ke negara. Untuk apa? Untuk memenuhi syahwat ambisi dalam proyek populis yang entah manfaatnya bagi mereka di masa depan. Makan gratis boleh jadi mengenyangkan sesaat, tetapi pendidikan yang layak adalah asupan bagi masa depan.
Dampak pemangkasan anggaran ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh para dosen yang memikul tanggung jawab menjalankan tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, riset-riset inovatif yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan bangsa terhambat, pengabdian masyarakat terbengkalai, dan kualitas pembelajaran pun menurun. Tanpa dukungan pendanaan yang layak, bagaimana mungkin perguruan tinggi bisa menghasilkan penelitian berkualitas? Bagaimana mungkin inovasi bisa berkembang jika penelitian dibebani keterbatasan dana? Bagaimana mungkin dosen bisa menjalankan tugas akademiknya secara optimal jika semua fasilitas dipangkas atas nama efisiensi?
Sungguh ironis, pemangkasan anggaran selalu dimulai dari sektor yang paling dibutuhkan rakyat kecil, tetapi tidak pernah menyentuh fasilitas pejabat yang berlebihan. Sementara universitas dipaksa bertahan dengan anggaran yang dikurangi, gedung-gedung megah pemerintahan terus berdiri, kendaraan dinas mewah tetap melaju, dan tunjangan pejabat tetap mengalir deras. Efisiensi yang dikorbankan hanya dari bawah, sementara mereka di atas tetap menikmati kenyamanan tak terganggu. Seharusnya, jika efisiensi benar-benar menjadi niat utama, mengapa bukan fasilitas mewah pejabat yang lebih dahulu dikurangi? Mengapa bukan perjalanan dinas yang kerap kali berlebihan dan seremonial yang lebih dahulu dihapus? Mengapa rakyat selalu yang diminta berkorban, sementara pemimpin terus menikmati privilese yang bertolak belakang dengan kesulitan yang dialami masyarakat luas?
Pemangksan anggaran ini bukan sekadar angka-angka dalam tabel APBN. Ini adalah wajah dari kebijakan yang kehilangan nurani. Jika benar efisiensi diperlukan, mengapa tidak memangkas keborosan di tempat lain? Mengapa bukan proyek-proyek mercusuar yang dipertanyakan manfaatnya? Mengapa bukan belanja birokrasi yang gemuk dan korupsi yang terus menjalar?. Bukankah lebih baik membangun manusia yang cerdas dibanding menciptakan investasi yang membingungkan? Bukankah lebih bijak menyalakan obor ilmu dan kesehatan daripada mempertaruhkan masa depan di tangan spekulasi ekonomi?
Allah SWT telah memperingatkan dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. Ar-Ra'd: 11). Artinya, jika kita ingin melihat perubahan yang lebih baik, kita harus berani bersuara, berjuang, dan tidak tinggal diam. Kita tidak bisa diam. Kita tidak boleh terbiasa dengan ketidakadilan yang dianggap wajar. Pendidikan adalah hak dasar, bukan sekadar beban fiskal yang bisa dipangkas sesuka hati. Masyarakat perlu bersuara, akademisi perlu mengedukasi dan bergerak, dan pemerintah perlu diingatkan bahwa kebijakan yang baik bukanlah yang sekadar menghemat anggaran, tetapi yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika pemerintah terus memangkas anggaran untuk pendidikan, maka kita tidak hanya kehilangan kesempatan untuk maju, tetapi juga mengorbankan generasi masa depan. Efisiensi seharusnya bukan berarti memangkas hak rakyat, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan bangsa. Sebab dalam Islam, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjaga amanahnya, bukan yang menelantarkan rakyatnya demi ambisi yang semu.[HF]