Senin, 20 November 2023, bertempat di Aula  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik (FUFP) mengadakan seminar nasional mengangkat isu yang kini tengah menjadi pusat perhatian oleh pelaku usaha dan pemerhati ekonomi, dengan tajuk "Ekonomi Politik Era Digital : Sinergi Generasi Milenial, Sektor Perbankan dan Potensi Halal Center Sebagai Pusat Inovasi dan Pertumbuhan UMKM Berkelanjutan di Indonesia".

Tak tanggung-tanggung, guna mengulas topik "berat" tersebut panitia kegiatan menghadirkan 2 narasumber hebat dan kompeten di bidangnya. Kedua narasumber yang dimaksud ialah Dr. Andrinof A. Chaniago, M.Si., dan Dr. Cut Muhtiadin, S.Si., M.Si.

Dr. Andrinof A. Chaniago, M.Si. adalah seorang akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik yang juga merupakan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) era kabinet kerja Jokowi. Saat ini Ia menjabat Wakil Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk.

Mantan kepala Bappenas tersebut dalam pemaparan materinya mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberi dampak positif yang sangat signifikan pada sektor politik dan ekonomi. Oleh karenanya mahasiswa dan generasi milenial memiliki andil dan peran yang besar terhadap kemajuan pada kedua sektor tersebut, salah satunya dengan ikut mengembangkan diri dalam dunia kewirausahaan.

Narasumber ke-2 adalah Dr. Cut Muhtiadin, S.Si., M.Si. yang merupakan dosen tetap Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Akademisi yang memiliki kepakaran di bidang genetika tersebut saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar. Sebuah lembaga pemeriksa halal yang telah dirintis dan dibinanya dalam beberapa tahun terakhir.

Pada seminar tersebut Ia lebih banyak mengulas seputar potensi Halal Center sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan UMKM di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Cut Muthiadin dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bahwa pemerintah dalam hal ini BPJPH Kemenag RI saat ini punya program Wajib Halal 2024. Oleh karena itu, semua lini usaha mulai dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar harus melakukan sertifikasi halal bagi setiap produknya, baik melalui jalur reguler maupun jalur self-declare.

Salah satu bukti nyata dalam upaya mendukung program strategis pemerintah "Wajib Halal 2024", LPH yang dipimpinnya bersama Alauddin Halal Center (AHC) bekerjasama dengan pimpinan universitas mewajibkan sekaligus melakukan pendampingan kepada semua pelaku usaha (pemilik kantin) yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar.

"Di UIN Alauddin sertifikasi halal diwajibkan untuk setiap kantin dan setiap produk yang masuk ke lingkungan kampus. Bagi pelaku usaha yang enggan mengikuti aturan wajib halal tersebut tidak diberi izin berjualan di kampus,” ungkapnya.

*DRH